Kementerian LH Akan Tutup 306 TPA

MANGUPURA, NusaBali

Kementerian Lingkungan Hidup (LH) membidik sebanyak 306 tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di seluruh Indonesia ditutup—salah satunya TPA Sarbagita, Suwung, Denpasar Selatan, Kota Denpasar—, karena menerapkan sistem pembuangan terbuka yang dinilai berbahaya terhadap lingkungan.

“Tidak boleh lagi membuang sampah di TPA, tapi sampah harus selesai di hulu,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di sela aksi bersih sampah laut di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Sabtu (4/1/2025).

Dia menargetkan penutupan TPA Suwung Denpasar dapat dilakukan pada 2026.

Menteri LH menyebutkan alasan penutupan tersebut karena TPA seluas 32,46 hektare itu masih beroperasi secara open dumping, atau tempat pengelolaan sampah di cekungan tanah terbuka tanpa ditutup atau dilapisi dengan tanah.

Sedangkan, lanjut dia, cara tersebut tidak diperkenankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Ada pun pasal 44 pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus menutup TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka maksimal lima tahun sejak diundangkan pada 2008 atau seharusnya pada 2013.

Pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan saat ini pihaknya sedang menyusun termasuk opsi pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. “Ini sedang dibangun,” ucap Menteri Hanif.

Di Indonesia, lanjut dia, total ada 550 TPA, sebanyak 306 atau sekitar 54,44 persen di antaranya masih menerapkan open dumping.

Menteri LH mengutip data Global Waste Management Outlook 2024 yang menyebutkan masih ada sekitar 38 persen sampah secara global tidak dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap krisis perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan timbulan sampah.

Di Indonesia, kata dia, timbulan sampah pada 2023 mencapai sekitar 56,63 juta ton dengan realisasi pengelolaan sampah baru mencapai 39 persen.

“Sehingga masih ada 60 persen sampah belum dikelola baik di seluruh Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali I Made Teja ketika menerima kunjungan Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup Bagus Hariyanto di TPA Suwung pada Selasa (5/11/2024) menyebutkan pihaknya berencana merelokasi TPA itu ke TPA Temesi, Kabupaten Gianyar.

Saat ini, kondisi TPA Suwung atau Regional Sarbagita itu sudah penuh dengan tumpukan sampah menggunung hingga diperkirakan mencapai ketinggian sekitar 35 meter di atas permukaan laut.

Saat ini, berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, rata-rata volume sampah di TPA itu per hari mencapai sekitar 1.100-1.200 ton berasal dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Mengenai sampah laut di Bali, Menteri Hanif mengungkapkan sampah kiriman yang terdampar di beberapa pesisir pantai di Bali sebagian besar berasal dari aliran sungai di Pulau Jawa yang bermuara di Laut Jawa.

“Sampah ini akan mengikuti arus terus bergerak ke arah timur, kemudian selatan dan sebagian terdampar di pantai Bali,” ucapnya.

Dia menjelaskan sampah laut itu terjadi saat angin musim barat yang terjadi pada Oktober-Maret tiap tahun.

Dalam sambutannya, Hanif memperkirakan jumlah sampah kiriman yang ditemukan di pesisir Bali pada 2024-2025 lebih tinggi dibandingkan pada 2020-2021 yang mencapai sekitar 6.000 ton dan pada 2023 sekitar 2.900 ton.

Sampah kiriman itu terdampar, salah satunya di pesisir Pantai Kuta, Pantai Kedonganan, dan pantai lainnya yang selama ini menjadi daya tarik wisata.

Peningkatan timbunan sampah itu, lanjut dia, dipicu peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas yang tidak ramah lingkungan.

Tak hanya dari aliran sungai di Pulau Jawa, lanjut dia, sampah laut kiriman di Pantai Kuta tersebut juga berasal dari negara lain, meski dia tidak menyebutkan detail asal negara tersebut.

“Bahkan, berdasarkan data timbunan sampah yang terbawa di Pantai Kuta ini sebagian dari negara lain,” ucapnya ketika memberikan sambutan.

Selain mendarat di pesisir Bali, lanjut dia, sampah laut yang terbawa arus tersebut juga sampai di pesisir Afrika tepatnya di Madagaskar.

“Jadi ini perjalanan sampah dari hilir Pulau Jawa sampai Madagaskar,” ucapnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Hanif menyebutkan bahwa pihaknya akan membangun program kali (sungai) bersih dari sampah dengan menyasar sungai-sungai utama.

Adapun target pertama, yakni menyasar tiga hingga empat sungai yang ada di destinasi wisata unggulan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

“Dari 17 destinasi wisata unggulan dari Kemenpar, saya minta tiga-empat yang kami selesaikan sampahnya dulu tahun ini,” imbuhnya.

Aksi bersih sampah tersebut diikuti empat menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.

“Bayangkan puluhan tahun lagi lebih banyak sampah daripada ikan di laut, apalagi plastik yang susah terurai,” kata Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Menurut dia, apabila tidak ditangani segera, sampah di laut termasuk plastik, dapat mengancam ketahanan pangan, khususnya sektor perikanan, karena diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar 600 ribu ton per hari.

Sebanyak 2.115 peserta mulai dari TNI, Polri, pelajar, kampus pariwisata Poltekpar Bali, komunitas masyarakat, tenaga kebersihan, Satgas Kuta, desa adat, lembaga swadaya masyarakat, media massa hingga pegiat media sosial terlibat dalam aksi bersih-bersih itu.

Kegiatan membersihkan sampah kiriman tersebut sempat dihentikan sementara karena hujan deras dan beberapa menit kemudian dilanjutkan kembali setelah hujan reda.

Sampah kiriman berupa plastik, bahan karet hingga kayu,dan sampah tersebut kemudian dipungut dan ditampung dalam karung dengan dibantu sedikitnya empat alat berat dan sejumlah truk.

Mereka kemudian melakukan pemilahan sampah plastik dan ditimbang untuk dibawa kembali ke tempat pengolahan sampah bekerja sama dengan mitra ketiga.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Bupati Badung Giri Prasta, Pangdam IX/Udayana, Polda Bali, Korem 163/Wira Satya, hingga perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terkait penanganan sampah kiriman yang belakangan terlihat menumpuk di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya. 

“Saya sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terkait permasalahan sampah di Bali. Terima kasih atas kedatangan langsung para Bapak dan Ibu Menteri,” kata Mahendra Jaya. 

Mahendra Jaya mengemukakan, sejatinya Bali sudah memiliki peraturan terkait penanganan sampah, yakni penanganan sampah berbasis sumber. “Jadi, kami mendorong penyelesaian sampah di sumbernya, sampah diolah di skala rumah tangga hingga tingkat desa. Beberapa desa sudah berhasil melakukan dan terus memberikan percontohan pada desa-desa lainnya di Bali,” tutur Mahendra Jaya.

7 ant, adi